Bahrul Amsal 19 Maret 2018
Sutradara: Jay Roach. Produser: Michael London, Kelly Mullen, Janice Williams, Shivani Rawat, Monica Levinson, Nimitt Mankad, John McNamara, dan Kevin Kelly Brown. Penulis: John McNamara. Berdasarkan buku Dalton Trumbo karya Bruce Cook. Dibintangi: Bryan Cranston, Diane Lane, Helen Mirren, Louis C.K., Elle Fanning, John Goodman, dan Michael Stuhlbarg. Musik: Theodore Shapiro. Sinematografi: Jim Denault. Penyunting: Alan Baumgarten. Produksi: ShivHans Pictures, Everyman Pictures, dan Groundswell Productions. Distributor: Bleecker Street. Rilis: 12 September 2015 (Festival Film Internasional Toronto), 6 November 2015 (Amerika Serikat). Durasi: 124 menit. Negara: Amerika Serikat.
APA boleh buat, Partai Berkarya mendeklarasikan Tommy
Soeharto sebagai calon presiden RI di perhelatan pemilu nanti (walaupun sudah
eike duga sebelumnya). Selain, masih membawa bau amis bekas partai Orde Baru,
partai yang menggunakan warna utama kuning itu, dengan terang-terangan tanpa dosa
berani mereplika nama dan logo partai seperti partai ”induknya.” Ini indikator ada keinginan mengembalikan
tatanan kekuasaan kepada trah penguasa tiga dekade—siapa lagi kalau bukan Soeharto—dengan
memanfaatkan memori bangsa Indonesia yang dikatakan pendek itu.
Dengan kata lain, tak dinyana Orde Baru masih tilas di memori
kebanyakan orang-orang Indonesia. Buktinya, pertama, seperti ungkapan ketua
umumnya, hanya butuh satu setengah tahun saja membangung partai ini dari Sabang
hingga Merauke. Kedua, cukup menggunakan warna kuning familiar, logo pohon
beringin yang kokoh berakar gantung, serta nama pamungkas Soeharto sebagai tiga
“mantra” untuk menyihir, maka daya magisnya dianggap mampu menciptakan kembali
kehidupan yang sering diringkas melalui kalimat mengejek, ini yang ketiga:
Gimana enak to zamanku?
Bangsat, betul!
Tapi tidak bangsat-bangsat juga, karena warisan partai Orde
Baru itu sebelumnya banyak berkecambah menumbuhkan partai-partai yang sebelas
dua belas dengannya.
Jika sejarah Indonesia dilihat kembali, salah satu momen
krusial yang mengawali naik dan berkuasanya penguasa Orde Baru ke gelanggang
politik Indonesia tiada lain jatuh di tanggal 11 maret kemarin: Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR). Satu-satunya ”surat sakti” di dunia secara de facto
yang memberikan dasar kekuatan suatu pemerintahan dapat berkuasa bertahun-tahun
lamanya. Betul-betul surat super!
Mengingat momen dan peristiwa kelam yang muncul pasca
kejadian itu, terutama dari lini
kebudayaan Indonesia banyak mengalami kekerasan kultural, film Trumbo (2015) menurut eike cocok menjadi
cermin melihat Indonesia di masa-masa awal ia berdiri, hingga sekarang.
Film dibintangi Bryan Cranston ini berkisah tentang kehidupan
seorang penulis skenario bernama Dalton Trumbo yang dicekal pemerintah AS akibat
paham politik komunisnya. Di era tahun 1930-an, banyak warga Amerika bergabung
ke dalam Partai Komunis Amerika, terutama ketika menguatnya fasisme dan depresi
besar yang dihadapi Amerika.
Pasca bersekutu dengan Uni Soviet, selepas perang dingin,
cuaca perpolitikan Amerika berubah drastis. Warga negara Amerika berhaluan
komunis dilarang dan dianggap pro Uni Soviet. Termasuk Dalton Trumbo sebagai
seorang komunis penulis, dikucilkan dari komunitas perfilman.
Namanya masuk daftar hitam pemerintah AS. Karya-karyanya
dilarang tayang di seluruh bioskop Amerika, banyak rumah-rumah produksi enggan
menggarap naskah-naskahnya. Ia bahkan diadili di depan Kongres Amerika, dan
akhirnya dipenjara. Praktis setelah itu, Hollywood nyaris tidak pernah menyebut
lagi namanya.
Tapi, Trumbo dengan keluarga yang diterpa pengucilan dan
dikhianati sahabatnya tidak habis pikiran. Pasca keluar dari penjara, ia ”melawan”
kebijakan pemerintah Amerika dengan banyak menulis naskah film. Menggunakan
banyak nama samaran dua kali filmnya memenangkan dua piala Oscar. Dunia
perfilman gempar. Sampai akhirnya film Spartacus
(1960) yang ditulisnya berani mencantumkan namanya—dan meraih empat piala
Oscar. Melalui pidatonya, Trumbo membuka mata setiap orang: pembungkaman adalah masa kegelapan yang hanya
meninggalkan luka dan kehancuran.
Sejak menyadari inti film ini, eike mengingat dua nama:
Indonesia dan Wijaya Herlambang. Melalui nama yang pertama, eike menyadari
tidak ada perbedaan strategi kekuasaan diambil pemerintah Amerika di dalam
mengekslusi dan mengarantina komunisme seperti yang pernah dialami Indonesia.
Melalu dunia perfilman, secara kebudayaan, imajinasi masyarakat Indonesia
dibentuk berdasarkan tafsir sejarah yang dikehendaki kekuasaan rezim orde baru.
Kekerasan
Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui
Sastra dan Film adalah hasil riset yang ditulis nama yang kedua. Ingatan
eike kepada Wijaya Herlambang dengan kata lain melalui bukunya telah memberikan
perangkat teoritis tentang apa yang terjadi selama tiga dekade di medan
kebudayaan Indonesia.
Yang menarik dari buku Wijaya Herlambang adalah pendapatnya
tentang tiada kekerasan fisik sebelum terjadi kekerasan budaya. Kekerasan fisik
dalam hal ini hanyalah akibat dari kekerasan budaya yang menjadi dasar
legitimnya. Dengan kata lain, ketika terjadi praktik-praktik kekerasan fisik,
sudah sebelumnya mengalami kekerasan budaya yang bersifat epistemik dan
paradigmatik.
Tesis ini lebih terang dikemukakan Herlambang melalui sejarah
Orba di Indonesia. Pertanyaan mendasar yang diajukan riset disertasinya adalah
mengapa selama Orde Baru berkuasa, pengucilan, kekerasan, pembunuhan massal
begitu massif dilakukan atas nama negara? Apa yang mendorong sehingga
seolah-olah semua perbuatan itu nampak lazim dan tidak diiringi rasa bersalah
sama sekali? Apakah ada perangkat-perangkat negara yang menjadi ”kaki tangan”
memberikan dasar pembenaran bagi segala kekerasan yang terjadi?
Film. Ya, melalui film-lah Orba ”mengedukasi” rakyat
Indonesia. Sama persis seperti jalan cerita Trumbo.
Pertama-tama, masyarakat diyakinkan sedang “berperang” dengan
musuh negara yakni komunisme sebagai ”setannya.” Kedua, dimulailah identifikasi
orang-orang yang sudah kemasukan “setan” komunisme. Dan yang ketiga, penguasaan
alat-alat siar negara dengan menyingkirkan karya-karya film penulis-penulis
komunis. Satu-satunya yang membedakannya dengan Trumbo (Amerika), di Indonesia sampai dibuat film tentang
komunisme versi kekuasaan hingga menimbulkan aksi bunuh-bunuhan massal.
Dengan kata lain, kekerasan budaya yang terjadi di Amerika
memiliki pola hampir sama dengan Indonesia, walaupun kedalaman dan skalanya
jauh lebih besar terjadi di Indonesia.
Selain film, semasa Orde Baru, sastra juga menjadi alat
legitim kekerasan budaya. Narasi anti komunisme tidak saja divisualisasikan
melalui film, tapi juga dibantu sastra untuk mengimajinasikan kebudayaan
Indonesia tanpa komunisme.
Herlambang, bahkan sampai mengidentifikasi seniman,
sastrawan-sastrawan dan lembaga-lembaga sastra yang berperan mengambil bagian
dari skenario berujung penyingkiran sastra beraliran kiri.
Melalui narasi anti komunisme di lini sastra, memberikan efek
signifikan bagi terbuka lebarnya panggung Orde Baru di dalam membentuk cara
pandang kebudayaan masyarakat. Hilangnya wawasan komunisme sebagai narasi
tanding, mau tidak mau memberikan ruang besar bagi kapitalisme bertungkus lumus
di tanah pertiwi.
Baik dalam kisah Trumbo dan sejarah kebudayaan Indonesia,
sama-sama dapat diafirmasi melalui analisis Louis Althusser, seorang filsuf
marxis, tentang cara negara memanfaatkan perangkat-perangkat kenegaraan
melangsungkan kekerasannya. Althusser membagi dua jenis aparatus yang ia sebut repressive state apparatus (RSA) dan ideological state apparatus (ISA)
yang berfungsi menjadi model negara mengatur kesadaran warga negara.
RSA merupakan manifes negara yang melalukan kekerasan di
ranah publik melalui aparat bersenjata, organisasi, penjara, atau birokrasi
untuk menguasai masyarakat. Menurut perspektif marxian, RSA dapat bekerja
akibat ISA yang lebih bersifat imajinari dan paradigmatik. Perbedaan di antara
keduanya, ISA merupakan kekerasan yang berlaku di ranah privat melalui
keluarga, agama, pendidikan, atau bahkan kebudayaan yang terjadi secara halus,
simbolik, dan berulang.
Film, sastra, musik, bahkan logo dan simbol tertentu melalui
analisis di atas merupakan alat negara yang berperan sampai ke ruang privat
sebagai ideological state apparatus.
Melalui perangkat-perangkat kebudayaan inilah negara
memanipulasi kesadaran masyarakat. Jika di ruang privat kekerasan berlangsung
halus, di ranah publik kekerasan malah berlangsung terang-terangan. Dua ranah
ini bahkan saling bergantian menentukan yang mana lebih dominan sebagai dasar
saat negara mendapatkan resistensi. Jika resistensi terjadi di ranah privat,
maka RSA yang banyak berperan lama di ranah publik. Atau sebaliknya, jika
resistensi banyak dialami di ranah publik, maka ISA lebih menentukan untuk
meredam secara ideologis melalui ranah privat.
Di masa orde baru, dua aparatus dikerjakan sekaligus secara
simultan. Dengan kata lain, kekerasan melalui intimidasi, penghilangan lapangan
pekerjaan, pembatasan sosial hingga pembunuhan dapat terjadi akibat secara
imajinari telah terjadi program cuci otak melalui lembaga-lembaga negara.
Ini juga yang dapat menjelaskan mengapa dapat terjadi gerakan
bersama secara massif dari warga negara sendiri untuk mengambil alih tindakan
kekerasan tanpa mesti negara turun tangan langsung. Hal ini disebabkan karena
secara paradigmatik, telah terjadi kekerasan yang dilakukan melalui ideological state aparratus yang
dimiliki negara.
ISA dan RSA di dua ranah, baik privat maupun publik dari yang
terjadi di Indonesia dengan kata lain menyebabkan kekerasan yang saling
melegitim. Kekerasan di ranah publik (penggunaan aparat bersenjata, pembunuhan)
melegitim pembungkaman di ranah privat (keluarga, sekolah), sebaliknya,
kekerasan di ranah privat menyebabkan terjadinya pembungkaman di ranah publik
(masyarakat, negara). Secara simultan di dua ranah inilah, warga negara banyak
mengalami kekerasan baik kultural maupun struktural.
Trumbo, bagi eike,
sedikit banyak menceritakan apa yang sudah terjadi di Indonesia dan yang telah
diliterasikan Wijaya Herlambang. Walaupun ada perbedaan mendasar di antara
keduanya dari sisi korban kekerasan. Di Indonesia dua jenis kekerasan
berlangsung secara bersamaan, massif, dan terang-terangan didukung oleh negara.
Bahkan kekerasan yang terjadi dianggap sebagai bagian dari perjuangan bela
negara, sehingga membuat para pelakunya tidak merasa bersalah sama sekali.
Malangnya, kekerasan itu masih terus berlangsung hingga
sekarang. Anehnya, seiring dengan narasi anti komunisme (dan juga anti Cina)
yang belakangan dihidupkan kembali, muncul partai ber-KTP orde baru.
Sepanjang cerita, Dalton Trumbo bersama rekan-rekannya banyak
melakukan upaya untuk memberikan dasar rasional atas pilihan politiknya,
walaupun tetap saja dia kalah ”suara” ketika sidang kongres berhadapan dengan
negara. Sahabatnya yang lain akhirnya harus ”membuka suara” sehingga dia
dikhianati dan dipenjara.
Kisah Trumbo adalah kisah gunung es, dia hanyalah satu di antara
banyak orang yang mengalami kekerasan atas nama anti komunisme di Amerika.
Di Indonesia, tokoh itu bukan Trumbo, melainkan setiap warga
negara yang diberlakukan semena-semena. Sampai hari ini, kekerasan yang
dilakukan di dua ranah begitu terang dilakukan negara. Malah, bukan saja
negara, tanpa digerakkan, banyak kelompok-kelompok masyarakat dan mahasiswa otomatis
melakukan tindak kekerasan akibat program cuci otak yang pernah dilakukan Orde
Baru. Walaupun sebenarnya kelompok-kelompok ini melawan prasangkanya sendiri.
Di akhir film Trumbo berpidato. ”Ketika Anda melihat kembali
ke masa kegelapan, baik sekarang atau juga nanti, tidak ada gunanya mencari
pahlawan atau musuh. Mereka tak ada. Yang ada hanyalah korban. Korban,
masing-masing dari kita yang merasa terdorong mengatakan dan melakukan hal-hal
yang sebaliknya tidak kita lakukan untuk memberi dan menerima kepedihan yang
sesungguhnya tak ingin kita tukar… “
Ya, Trumbo benar. Tidak ada gunanya mencari pahlawan atau
juga musuh. Semuanya adalah korban.
---
*Terbit sebelumnya di Kalaliterasi.com dengan judul Menjelang Indonesia Melalui Trumbo